Home / Berita Umum / Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu, Mengutarakan

Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu, Mengutarakan

Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu, Mengutarakan – Sidang perdana tuntutan First Alat pada Kementerian Komunikasi serta Informatika (Kominfo) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta sudah diselenggarakan. Apakah akhirnya?

Sidang yang dikerjakan pada Selasa (13/11) tempo hari yang di pimpin oleh Hakim Ketua Umar Dani ini didatangi oleh penggugat yang diwakili kantor hukum Siregar Setiawan Manalu serta tergugat diwakili Sisi Hukum Direktorat Jenderal SDPPI Kementerian Kominfo.

Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu, mengutarakan agenda sidang masih tetap pada dalam kontrol surat kuasa serta beberapa perbaikan tuntutan penggugat.

“Iya (sidangnya masih tetap kontrol saja). Majelis hakim memberi peluang untuk melakukan perbaikan tuntutan serta mesti dikatakan sebelum sidang selanjutnya,” tutur pria yang dipanggil Nando ini, Rabu (14/11/2018).

Selain itu, sidang selanjutnya diskedulkan akan diselenggarakan pada Senin (19/11) yang agendanya seperti yang diambil dari Skema Info Pencarian Masalah (SIPP) PTUN Jakarta, berbentuk kontrol persiapan.

Saat proses berjalannya tuntutan, Kominfo mengatakan jika mereka akan ikuti proses tiap-tiap step tuntutan di PTUN ini, sama dengan mekanisme hukum yang laku.

Direktorat Jenderal Sumber Daya serta Piranti Post serta Informatika (Ditjen SDPPI) Kementerian Komunikasi serta Informatika (Kominfo) digugat oleh PT First Alat TBK (KBLV). Tuntutan itu sudah didaftarkan di PTUN Jakarta pada 2 November tempo hari.

Isi tuntutan First Alat ini supaya tunda penerapan pembayaran Cost Hak Pemakaian (BHP) frekwensi radio yang akan jatuh tempo pada 17 November, tunda semua aksi atau desakan yang bisa dikerjakan tergugat dalam penagihan pembayaran BHP frekwensi radio menjadi karena hukumnya.

Lalu, tunda pengenaan sangsi berbentuk apa pun (peringatan, denda, penghentian sesaat, serta pencabutan izin) pada penggugat sampai karenanya ada putusan yang berkekuatan hukum masih (inkracht van gewijsde) serta/atau persetujuan bersama dengan pada penggugat dengan tergugat.

Dalam inti masalah, First Alat ikut ajukan pengurungan dua surat yang launching SDPPI, yaitu Surat Pemberitahuan Pembayaran Cost Hak Pemakaian Spektrum Frekwensi Radio serta surat No. 2883/SP1/KOMINFO/DJSDPPI.3/SP.02.04/10/2018 tanggal 26 Oktober 2018 Tentang: Surat Peringatan Kesatu Dalam Rangka Pengenaan Sangsi Pencabutan IPFR.

About admin